Masa Kepemimpinan Gubernur Akan Berakhir, Pemuda Muhammadiyah Kaltim Gelar Diskusi Publik Bahas Arah Pembangunan Pasca Isran-Hadi

MUHAMAMMDIYAHKALTIM-SAMARINDA- Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah (PWPM) Kaltim menggelar diskusi publik dengan tema “Pembangunan Kaltim Pasca Isran-Hadi” kegiatan tersebut berlangsung di Cafe & Resto Yen’s Delight Jalan Juanda, Minggu (17/09/2023).

Diskusi publik yang digelar Pemuda Muhammadiyah Kaltim itu dengan menghadirkan sejumlah narasumber yaitu dari akademisi Unmul, Budiman sebagai pengamat politik, Sekda Kaltim Sri Wahyuni yang diwakilkan Mispoyo selaku Kepala Bidang Pemerintahan dan Sumber daya Manusia Bapedda Kaltim dan Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Nidya Listiyono.

Sebelum dilakukan diskusi publik, Ketua PWPM Kaltim Adam Muhammad menyampaikan dalam sambutannya bahwa dirinya mengapresiasi para narasumber yang telah menyempatkan waktunya untuk memenuhi undangan PWPM Kaltim dalam acara diskusi publik.

“Alhamdulillah, kami mengucapkan terima kasih para narsumber yang telah hadir pada malam ini untuk memberikan informasi dan berdiskusi dengan para pemuda berkaitan dengan isu-isu strategis pasca berakhirnya masa jabatan Gubernur Kaltim Isran Noor dan Hadi Mulyadi pada 1 Oktober 2023 mendatang,” ujarnya.

Menurut Adam, sebagai pemuda terus mengawal isu-isu strategis soal pembangunan di Kaltim, terutama arah pembangunan yang akan dipimpin oleh seorang Pj Gubernur yang hampir menjalani masa tugas memimpin Provinsi Kaltim kurang lebih 14 bulan hingga November 2024 mendatang.

“Kita harapkan agar nama-nama yang diusulkan dari Kaltim menjadi Pj Gubernur itu dapat diakomodir oleh Presiden, karena pembangunan di Kaltim ke depan membutuhkan sosok yang memahami kondisi daerah sehingga proses pembangunan dapat berdampak langsung kepada masyarakat Kaltim,” pungkasnya.

Diskusi publik yang dimoderatori oleh Ikhwanul Muslim itu memberikan kesempatan Kepada Bidang Bidang Pemerintahan dan Sumber daya Manusia Bapedda Kaltim, Mispoyo menyampaikan bahwa arah pembangunan pasca Isran-Hadi itu telah ditetapkan melalui Rencana Pembangunan Daerah (RDP) tahun 2024-2026 yang telah disusun melibatkan berbagai elemen masyarakat dan stakeholder yang ada di Kaltim.

“Jadi proses pembangunan Kaltim itu sudah disusun melibat semua unsur, RPD itu disusun berdasarkan aturan yang ada dan melalui pendekatan isu-isu strategis daerah maupun nasional dengan proses pembangunan yang berkelanjutan,” sebut Mispoyo.

Lalu, dijelaskan Mispoyo, proses pembangunan Kaltim juga dilakukan dengan pendekatan pembangunan ekonomi makro dan peningkatan sumber daya manusia yang saat ini sudah dilakukan masa kepemimpinan Gubernur Isran Noor dan Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi.

“Provinsi Kaltim termasuk memiliki indek pembangunan manusia tebilang cukup baik peringkat 3 nasional, hal itu disebabkan Pemprov Kaltim terus mendorong pembangunan kualitas SDM yang unggul melalui pemberian beasiswa hingga saat ini kurang lebih Rp1,2 triliun. Dan ini rekor tertinggi provinsi se Indonesia memberikan beasiswa kepada warganya,” pungkasnya.

Selain itu, dampak pembangunan ibu kota negara (IKN) Nusantara juga berdampak positif terhadap pembangunan fisik maupun non fisik di Kaltim.

“Karena terserapnya tenaga kerja, serta pembangunan fisik juga menjadi perhatian antara pemerintah pusat dan Pemprov Kaltim,” ujarnya.

Ke depan juga kata Mispoyo target dan arah pembangunan Kaltim berdasarkan RPD 2024-2026 itu mengarah pada pembangunan kesehatan, transformasi ekonomi, sosial, lingkungan hidup dan peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN dengan mengoptimalkan kerja sama.

Sementara pengamat politik Unmul, Budiman menyoroti soal pembangunan di Kaltim yang belum merata. Konektivitas antar daerah pun masih menjadi perhatian kepala daerah ke depan.

Lalu, kemiskinan di Kaltim juga masih terbilang tinggi, sedangkan sumber daya alam (SDA) Kaltim terus dieksploitasi hingga pendapatan dan hasil dari Kaltim masuk ke pusat kurang lebih Rp900 triliun tapi kembali ke Kaltim hanya Rp20 triliun.

“Kalau mau berantas kemiskinan pemerintah itu harus bangun jalan dan bangun pasar pasti daerah itu berkembang. Kesenjangan antar daerah itu jauh itu disebabkan konektifitas masih jauh makanya kemiskinan masih terjadi di sana,” tukasnya.

Menurutnya karakter warga Kaltim masih komsumtif dalam hal sumber daya selain pertambangan. Ini menjadi persoalan, sekarang IKN terus dibangun tapi kesiapan warga Kaltim terbilang minim ke depan apa yang mau dibuat.

“Kedaulatan pangan belum ada di Kaltim. Pasca tambang ,Kaltim ini ke mana, sumber pendapatan lain harus dipersiapkan oleh Kaltim ke depan,” tuturnya.

Dikatakan Budiman, Kaltim harus memiliki klasterisasi soal produksi perekonomian, harus menentukan daerah-daerah sebagai penghasil perikanan, perkebunan, pertanian seperti halnya dilakukan oleh Pemprov Sulawesi Selatan (Sulsel). Hal ini untuk menghadapi krisis pasca pertambangan.

“Memang di Kaltim kedaulatan pangan kita masih rendah, ini tugas kepala daerah ke depan. Sehingga Kaltim bukan hanya dikenal pertambangan saja, tapi pertanian juga diperkuat,” tukasnya.

Awal Oktober 2023 ini Isran-Hadi sudah berakhir masa jabatan, sejumlah nama pun telah diusulkan ke Presiden melalui Kemendagri, namun Budiman juga khwatir jika nama-nam Pj Gubernur Kaltim yang telah diusulkan itu tidak satupun nama yang akan menjadi Pj Gubernur.

“Itu sudha terbukti banyak, dulu usulan nama untuk Kepala Otorita IKN pun hasil akhirnya bukan orang Kaltim, lalu Pj Bupati Kabupaten PPU saat ini nama yang diusulkan tidak ada yang terpilih,” pungkansya.

“Dugaan saya kerena Kaltim ini menjadi fokus utama pemerintah pusat belum tentu Pj itu berasal dari Kaltim yang sudah diusulkan, syukur jika diakomodir. Tapi nanti Pj Gubernur itu dipilih selain dari nama yang diusulkan tentu kepentingan pusat itu lebih mendominasi di Kaltim,” tuturnya.

Sedangkan, Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Nidya Listyono menyampaikan, bahwa pihaknya telah mengusulkan nama-nama Pj Gubernur Kaltim menggantikan Isran Noor dan Hadi Mulyadi. Dirinya mengharapkan agar nama yang telah diusulkan salah satunya menjadi Pj Gubernur Kaltim.

“Kami mengusulkan 5 nama tapi nanti sampai di Presiden itu 3 nama apakah nama-nama yang kami usulkan itu atau bisa saja terjadi, tapi harapan kita orang-orang Kaltim yang akan menjadi Pj Gubernur Kaltim, terlepas itu semua hak Presiden yang menentukan,” ujarnya.

Tapi, kata Politikus Golkar itu bahwa siapapun yang akan menjadi Pj Gubernur Kaltim ke depan, tentu proses pembangunan di Kaltim terus berjalan apalagi saat ini APBD Kaltim sudah naik drastis mencapai Rp 20,6 triliun.

“Target kita APBD Kaltim bisa menyentuh diangka Rp25 triliun, meskipun hasil dari Kaltim ini tidak sebanding dengan anggaran kembali ke Kaltim yang mencapai Rp900 triliun. Tapi dengan APBD tinggi tentu berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat Kaltim,” pungkasnya.

[Tim Media PWPM Kaltim|Ard]